"Kalau permohonan dikabulkan, saya biasa saja. Kalau ditolak, saya
tertawa. MK selalu menyebut diri mereka sebagai penafsir tunggal
konstitusi, tapi kali ini mereka mengatakan tidak berwenang menafsirkan
konstitusi. Jadi, saya mengatakan, 'ha-ha-ha' tertawa sama MK," kata
Yusril seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/3/2014)
siang.
Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MK juga memutuskan menolak permohonan Yusril lainnya. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini mempertanyakan apa yang terjadi pada MK saat ini. Jika memang tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, ia menyarankan agar kewenangan MK menguji undang-undang sebaiknya dicabut. Yusril bahkan menyarankan agar MK membubarkan diri karena sudah kehilangan fungsi.
"Jadi, ada apa dengan MK? Mereka padahal berwenang menafsirkan konstitusi. Kalau mereka tidak berwenang, bubar saja. Untuk apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan. Kali ini MK terbuka dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara untuk menafsirkan konstitusi. Jadi, kalau mereka tidak berwenang lagi menafsirkan konstitusi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, harusnya dicabut juga dari MK," kata Yusril.
Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.
(Sumber : KOMPAS.com)
Baca artikel terkait berikut ini :
Dalam putusannya, MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan Yusril yang meminta MK untuk menafsirkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan penafsiran Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MK juga memutuskan menolak permohonan Yusril lainnya. Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang ini mempertanyakan apa yang terjadi pada MK saat ini. Jika memang tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, ia menyarankan agar kewenangan MK menguji undang-undang sebaiknya dicabut. Yusril bahkan menyarankan agar MK membubarkan diri karena sudah kehilangan fungsi.
"Jadi, ada apa dengan MK? Mereka padahal berwenang menafsirkan konstitusi. Kalau mereka tidak berwenang, bubar saja. Untuk apa ada MK kalau tidak berwenang menafsirkan. Kali ini MK terbuka dalam putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara untuk menafsirkan konstitusi. Jadi, kalau mereka tidak berwenang lagi menafsirkan konstitusi kewenangan MK untuk menguji undang-undang, harusnya dicabut juga dari MK," kata Yusril.
Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres. Intinya, Yusril meminta agar Pemilu 2014 dilaksanakan secara serentak dan ambang batas (presidential threshold) dapat dihapuskan. Dengan ditolaknya putusan ini, pemilu serentak tetap dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dan ambang batas pencalonan presiden tidak dihapuskan.
(Sumber : KOMPAS.com)
Baca artikel terkait berikut ini :
- MK Tolak Uji Materi UU Pilpres yang Diajukan Yusril
- Yusril: Ada Apa dengan MK?
- Yusril: Ada Persoalan Konstitusi dan Legitimasi bagi Presiden Terpilih
- Peluang Kudeta Konstitusional Pemilu 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar