Puluhan nama pejabat dan politisi teras disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi proyek kartu identitas penduduk - elektronik atau E-KTP. Di antaranya ada nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mantan Menteri Dalam Negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, Gamawan Fauzi, Mantan Ketua DPR Marzuki Ali, Gubernur Jawa Tengah saat ini Ganjar Pranowo.
Belum tentu semua nama-nama itu dapat dibuktikan terlibat korupsi di pengadilan. Namun banyaknya politisi dan pejabat yang disebut-sebut terlibat dan nilai kerugian negara yang mencapai Rp 2,3 triliun, mencatat sejarah baru kasus-kasus korupsi besar di Indonesia.
Yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK baru dua orang, yaitu Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri yang saat itu bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan hari Kamis (9/3) juga disebut-sebut nama Ketua Umum Golkar saat ini, Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua DPR. Pada saat kasus korupsi itu bergulir, Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Sebelum menggelar kasus ini di pengadilan, KPK sudah memperingatkan agar tidak terjadi goncangan politik, karena banyak "nama besar" yang akan disebut.
Menurut KPK, kasus korupsi E-KTP melibatkan sekitar 80 konspirator dan beberapa perusahaan besar. Proyek itu dianggarkan di parlemen dengan dana total Rp. 5,9 triliun.
Dari anggaran tersebut, sekitar setengahnya direncanakan untuk pembuatan sistem E-KTP, sedangkan sisanya, sekitar Rp 2,6 triliun, rencananya akan dibagikan kepada para politisi dan pejabat untuk memenangkan tender dan memuluskan pencairan anggaran.
Hingga kini, sudah ada sembilan politisi yang membantah terlibat dalam korupsi E-KTP, antara lain Ketua DPR Setya Novanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Korupsi E-KTP menjadi ujian baru bagi pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi anti-korupsi.
Transparency International tahun lalu menempatkan Indonesia di peringkat 90 dari 176 negara, jauh dari target Indonesia untuk mencapai peringkat ke 50 pada tahun 2016.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar