Jangan Konyol Deh

Ini Mungkin Hal Yang Sangat Konyol
Dua hal yang akan anda temukan di bagian ini, pertama hal yang ringan, kedua hal yang urgen. Pertama, mungkin ini hal yang ringan dan tak menyentuh sisi kinerja dalam peran sebagai legislatif. Namun sebagai pejabat publik tentu hal ini bila hal ini menimpanya akan menjadi perbincangan dan bahan olok-olokkan. Bagian kedua akan anda temukan pada "Mengenalliku-liku isi perut legislatif."

Diantara hal konyol ini adalah salah menyebut singkatan.

Wakil Presiden salah menyebut singkatan UKP4. Wakil Presiden (Wapres) Boediono membuka Seminar Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Saat memberi sambutan, Boediono mengeluhkan banyaknya singkatan dalam istilah pemerintahan.

"Terlalu banyak singkatan ini, saya jadi lupa," keluh Boediono di depan para peserta di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/12/2011).

Keluhan Boediono ini bermula ketika menyebut kepanjangan lembaga yang dipimpin Kuntoro Mankusubroto, yakni UKP4.

"Lembaga yang dipimpin pak Kuntoro, UKP4, kepanjangannya Unit,..kepanjangannya apa?," ujar Boediono sambil bertanya ke peserta yang tak jauh dari podium.

Namun Boediono kembali mencoba melanjutkan sendiri kepanjangan lembaga itu.

"Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pembangunan. Singkatannya kadang kita hapal, kadang kita lupa," kata Boediono, tetap dengan ekspresi serius.

Kepanjangan yang disampaikan Wapres ini sebenarnya tetap salah dan tidak lengkap. Karena harusnya kepanjangan, UKP4 adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Boediono lalu melanjutkan pidatonya mengenai peran Satgas PMH. Menurutnya, seminar semacam ini harus selalu dilakukan.

Ini bukan pertama kalinya Boediono gagap menyebutkan kepanjangan singkatan sebuah lembaga. Pada Rapat Konsolidasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Kantor Wapres pada tanggal 29 November 2010 lalu, Boediono salah menyebut singkatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (news.detik.com)

Ketua DPD PDIP Salah Sebut Singkatan PKS. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rudy Harsa Tanaya sempat salah menyebut singkatan PKS. Rudy menyebut PKS sebagai singkatan dari Partai Kesejahteraan.

Persitiwa tersebut terjadi saat Rudy menyampaikan sambutannya di Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PDIP Jabar di Hotel Horison Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Senin (16/1/2012).

Rudy menyampaikan terimakasihnya kepada undangan yang hadir. Awalnya Rudy begitu lancar menyebut nama Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jabar, dan tamu undangan lain. Tetapi saat menyebut Tate Komarudin, Rudy menyebutnya sebagai Ketua Partai Kesejahteraan. "Pak Tate Komarudin sebagai Ketua DPW Partai Kesejahteraan," ujar Rudy.

Namun Rudy yang sadar kesalahannya langsung mencoba meralatnya. Dia pun sempat mencoba mengingat-ingat singkatan PKS. Namun karena lupa, Rudy langsung menyebut nama PKS saja. "Pak Tate dari PKS," tegasnya yang disambut tepuk tangan hadirin. (inilah.com)

Menpora Lupa Lirik Lagu Indonesia Raya. Menteri Pemuda dan Olah Raga Bapak Roy Suryo. Dimana beliau sempat salah lirik saat menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saat mencoba mendamaikan kerusuhan yang terjadi antara supporter Persib Bandung dan supporter Jakarta saat laga antara Persib vs Persija yang dilangsungkan di stadion Maguwoharjo Sleman, Rabu 28 Agustus 2013.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, insiden lupa lirik Indonesia Raya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, sangat memalukan. Ia pun meminta Roy Suryo meminta maaf kepada publik.

"Sangat menyedihkan dan memalukan. Itu satu sikap ignorance yang mendasar," kata Fadli ketika dikonfirmasi, Kamis (29/8/2013).

Menurut Fadli, Indonesia Raya merupakan lagu yang merefleksikan perjuangan dan cita-cita, sehingga tidak boleh salah. Bahkan, ujarnya, ketika kita menyanyikannya, harus khidmat dengan sikap sempurna. (tribunnews.com)

Bupati Lupa Isi Pancasila. Bupati Magetan, Sumantri, yang jadi bahan tertawaan karyawan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magetan. Kejadian itu saat upacara puncak peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-67 Kemenag, di alun-alun setempat, Kamis (3/1/2012).

Bupati Sumantri yang didaulat menjadi Inspektur Upacara tidak hafal saat mengucap Pancasila, jadilah peserta upacara berteriak-teriak agar bupati mengulang butir Pancasila yang terlewat.


Sebagai inspektur upacara kala itu, Bupati Sumantri berkewajiban mengucapkan Pancasila untuk diikuti peserta upacara. Sila pertama berhasil diucapkan dengan baik. Namun, di sila kedua dia berucap, "Persatuan Indonesia."

Kontan, para peserta upacara tertawa, dan tak sedikit yang berteriak-teriak untuk mengoreksi kesalahan sang bupati. 'Ini kebangetan," kata salah seorang peserta upacara.

Peristiwa yang sama juga pernah dialami Gubernur Riau Wan Abubakar. Dia lupa akan bunyi Pancasila, saat upacara peringatan Hari Pahlawan 2008 di halaman kantor gubernur. Saat memimpin upacara, dirinya lupa membacakan sila kelima dari teks Pancasila yang dipegangnya.

Sila kelima yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" sama sekali tak dibacanya. Ia langsung menyerahkan teks Pancasila padahal baru membaca empat sila.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia juga dilupakan oleh para calon wakil bupati di Pilkada Soppeng, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bisa dibilang tidak hafal Pancasila secara berjamaah. Pasalnya, dalam debat terakhir Pilkada Soppeng pada Juni 2010, dari tujuh calon wakil bupati (Cawabup), hanya satu yang hafal Pancasila.

Dari tujuh cawabup yang tampil dalam debat di Gedung KONI Watansoppeng itu, hanya cawabup Supriansa dari pasangan Sulham Hasan- Supriansa (SULAPA) yang hafal Pancasila. Selebihnya, para Cawabup terbata- bata dan tidak beraturan saat diminta menyebutkan satu per satu lima dasar kehidupan bangsa Indonesia itu. Tragis.

Adalah yang paling baru, calon hakim konstitusi Djafar Albram juga tidak hafal Pancasila ketika seleksi hakim konstitusi di DPR, bulan kemarin. Padahal, sebagai calon pengawal konstitusi, yang di dalamnya termaktub Pancasila, Djafar Albram seharusnya hafal Pancasila di luar kepala.

Kejadian berawal pada saat anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Achmad Basarah bertanya kepada Djafar Albram. Basarah menginstruksikan agar Djafar menyebutkan sila keempat dari Pancasila.

Namun apa yang terjadi, Djafar terlihat gugup dan meminta agar menyebutkan satu persatu sila yang ada dalam Pancasila dari awal.

"Baik, saya akan jawab dari awal ya," jawab dia.

Basarah pun meminta agar hanya menjawab pada sila keempat saja, tidak dari pertama hingga akhir.

"Keempat saja pak yang saya minta," sambung Basarah.

Tanpa menghiraukan pertanyaan Basarah, Djafar pun dengan lantang membacakan Pancasila dari yang pertama hingga yang ke lima.

"Yang pertama, Ketuhanan yang maha Esa, kedua Perikemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga Persatuan Indonesia, keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan, lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," papar Djafar.

Mendengar jawaban yang salah dari calon hakim MK, Basarah pun menyanggah jawaban tersebut. "Yang kedua bukan perikemanusiaan tetapi kemanusiaan, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan keadilan," tegas Basarah.(merdeka.com)

Mengenal Liku-liku Isi Perut Legislatif
Bagian ini mungkin hanya sekedar melengkapi saja sebagai bahan renungan bersama namun menyentuh sisi yang sangat urgen sebagai legislatif. Dalam sebuah sarasehan dengan seorang wakil rakyat yang menjadi salah seorang anggota Banggar DPR RI, di Ruteng, sebagaimana diutarakan Fajar Baru di kompasiana.com/fajarbaru, sang wakil rakyat mengisahkan lika-liku isi perut di tubuh DPR RI selama ini. Baginya yang paling sulit menjadi wakil rakyat adalah mempertahankan nurani atau akhlak agar tidak terjerumus dalam permainan kotor. Soal suap-menyuap (istilah macam-macam apel) sudah merupakan hal lazim.

Apalagi ketika kunjungan kerja ke daerah-daerah basah. Tidak jarang para wakil rakyat disodori amplop dengan isi ratusan juta rupiah, sebagai oleh-oleh. Berhadapan dengan rezeki nomplok ini, orang mudah tergoda jika tidak punya nurani yang teguh. Terkadang apabila ada di antara teman sesama wakil rakyat yang menolak, malah ditertawakan dan diolok-olok sebagai “sok suci” oleh sesama anggota dewan yang sudah merasa terbiasa dengan aneka pendapatan di luar gaji dan tunjangan perjalanan tersebut.

Belum lagi keluhan beliau bahwa banyak anggota dewan yang memang tidak bisa berbuat apa-apa ketika duduk sebagai anggota dewan terkait 3 fungsi pokoknya sebagai wakil rakyat dalam hal penganggaran, legislasi, dan pengontrolan. Itu saja sebenarnya yang menjadi tugas utama legislatif. Namun, tidak semua yang duduk sebagai anggota legislatif menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut UUD 1945 dan UU No 27/2009 tentang MD3, DPR mempunyai tiga Fungsi Utama dalam menjalankan tugasnya yakni: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, UU merupakan produk DPR yang utama sebagai operasionalisasi kekuasaan legislatif. Rupanya selama tiga tahun berjalan, DPR RI belum maksimal dalam menjalankan fungsinya yang pertama ini. Mengapa? Karena setiap ada RUU yang dihasilkan DPR RI selama ini hampir selalu dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, banyak dari antara UU yang dirancang, baik oleh pemerintah maupun atas inisiatif DPR yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak. Ada tiga faktor penyebab utama DPR RI tidak maksimal dalam fungsi yang pertama ini:

1). lemahnya pemahaman dan kesadaran konstitusional dari para anggota dewan berakibat dalam pembuatan undang-undang kurang memperhatikan kaidah-kaidah hukum. Karena memang banyak yang tidak paham hukum. Sudah tidak paham hukum, malah ogah untuk belajar. Hasilnya bisa diduga. UU yang dihasilkan pun selalu dimentahkan MK. Banyak Undang-undang yang kemudian saling tabrak dan tumpang tindih. Ini merupakan konsekuensi memilih wakil rakyat yang tidak punya dasar pemahaman hukum yang memadai serta malas belajar.

2). lebih banyak kepentingan politik dan bisnis yang diusung dalam proses pembuatan UU sehingga muncullah berbagai UU yang berbenturan dan tumpang tindih. Pertanyaannya anggota dewan itu wakil rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat ataukan aspirasi partai dan pengusaha? Pantas jika Undang-Undang yang dihasilkan pun tidak berpihak pada rakyat kecil. Ini resikonya ketika memilih wakil rakyat yang tidak pernah mulai hidup dari nol yang tidak pernah merasakan bagaimana susahnya menjadi rakyat kecil. Bisa jadi wakil rakyat kebanyakan adalah pengusaha/investor atau dulu dimodali oleh pengusaha ketika kempanye dengan deal-deal tertentu.

3). seringkali para anggota dewan lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek dalam perumusan UU. Jelas bahwa penyebabnya karena wawasan wakil rakyat yang diusung “cekek” sehingga tidak bisa berpikir global, komprehensif dari berbagai sudut pandang untuk menghasilkan UU yang kredibel untuk jangka panjang.

Dalam bidang anggaran, justru banyak terjadi penyimpangan seperti disorot media selama ini. Selalu saja ada deal-deal tertentu dalam proses penetapan anggaran. Hal ini diperparah ketika beberapa anggota dewan juga terlibat dalam proyek-proyek di daerah. Mereka akan sibuk dalam mengerjakan proyek-proyek pribadi dari alokasi dana yang telah disepakati. Inilah repotnya ketika memilih wakil rakyat yang punya otak bisnis, yang menjadikan DPR sebagai “mata pencaharian” atau batu loncatan untuk mendapatkan proyek. Boro-boro kepentingan rakyat yang dipikirkan di benaknya. Yang ada hanyalah bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk mengembalikan modal yang telah digelontorkan ketika kempanye.

Buntut semuanya ini adalah fungsi kontrol/pengawasan wakil rakyat kepada eksekutif malah diperlemah oleh ulah wakil rakyat sendiri. Proyek-proyek yang seharusnya ditangani oleh eksekutif, malah dikerjakan oleh anggota legislatif. Tidaklah mengherankan jika malah eksekutif yang balik mengawasi legislatif di tingkat operasional. Bukan lagi mereka menanyakan kepada eksekutif soal anggaran yang telah digelontorkan untuk jalan, jembatan, atau proyek lain, malah eksekutif yang balik bertanya apakah semua proyek itu sudah dikerjakan belum? Miriskan?

Itulah fakta yang dibuka oleh anggota dewan bersangkutan yang membuatnya kemudian memutuskan tidak akan maju lagi pada periode ini. Mengapa? DPR itu sudah sulit dibereskan. Orang bersih/suci/saleh sekalipun, jika masuk menjadi anggota dewan antara dua: stres karena mempertahankan idealisme atau hancur berantakan dibawa arus korup yang sangat kental di dalamnya!

Masih mau berani Menjadi Caleg 2014? Anda Harus:

1. Mengerti hukum atau minimal mau belajar/kursus/ atau pelatihan tentang hukum dan perundangan biar bisa buat UU yang berpihak pada hajat hidup rakyat banyak/bukan hajat hidup partai dan pengusaha.

2. Memang menjadikan DPR bukan sebagai “mata pencaharian” tetapi benar-benar mau membela kepentingan rakyat. Bukan yang berotak bisnis dan bermental aji mumpung. Secara ekonomi sudah mapan, sehingga menjadi DPR sebagai “panggilan jiwa” untuk beramal. Berani untuk tidak mencari sponsor dari pengusaha pada masa kampanye.

3. Mengerti lika-liku birokrasi sehingga bisa mengontrol kinerja eksekutif. Jika tidak, maka saat sidang, anda hanya datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, nonton film porno, pulang asalkan terima gaji dan “uang ngantuk” di ruangan. Mau omong apa kalau pemahamannya tidak ada?

4. Pernah mengalami apa artinya menjadi orang susah. Minimal tahu, bagaimana sih menjadi rakyat yang makan sekali sehari, berpakaian yang itu-itu saja dari tahun ke tahun, rumahnya bocor sana-sini, dll. Sehingga ketika berbicara dan membuat UU tidak asal!

Sumber: Sharing dari Anggota Dewan yang masih aktif dari Fraksi PAN yang saat ini membidani anggaran.