Reaksi itu didasarkan pada penelitian ICW yang menyebut hampir 67 persen anggota DPR merupakan pengusaha yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perusakan lingkungan. "Misal, punya tambang batubara di Kalimantan, punya usaha kelapa sawit, dan lain lain," ujar Manager Sekretariat Walhi Oslan Purba di Jakarta, Jumat (12/4).
Hal itu didukung dengan argumentasi Direktur Eksekutif Walhi, Abetnego Tarigan. Menurutnya, ketika berbicara lingkungan dan perubahan iklim, tak pernah ada statement dari DPR. "Pertama karena tak ada perhatian besar dari mereka. Kedua karena ada konflik interest dari mereka," ujarnya.
Abetnego juga mengatakan, perusahaan skala besar sudah memasang kaki-kaki di parlemen. "Akan sulit agenda lingkungan maju kalo aktor-aktornya bermasalah. Salah satu modal politik scra pendanaan adalah dari bisnis sumber daya alam. Tesisnya sudah final. Siapa yang menguasai bisnis besar dialah yang berkuasa di politik," ujar Abetnego.
Abetnego mengatakan, hal itu menjadi basis argumentasi Walhi untuk membangun gerakan agar masyarakat bisa menentukan pilihan di 2014.
(Metrotvnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar