Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, pemilihan umum di 2018 mendatang apa pun hasilnya tak butuh pengakuan dunia internasional terkait keabsahannya.
Pria yang sudah berkuasa selama 32 tahun itu menyebut pemungutan suara tetap berjalan sesuai jadwal tanggal 29 Juli 2018. Tak akan ada pengunduran atau pemajuan jadwal meski sama sekali tidak bantuan dana dari pihak asing.
"Komite Pemilihan Umum Nasional (NEC) yang akan mengumumkan hasil, sudah tidak perlu pengakuan dari pihak mana pun, kami tidak butuh itu," ucap Hun, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (10/11).
Pernyataan Hun disampaikan usai NEC menutup pendaftaran pemegang hak suara. Mereka menyebut sudah ada 536.230 orang yang terdaftar.
Jumlah ini jauh dari target yang sudah ditetapkan NEC yaitu 1,6 juta orang. Ada sepertiga pemegang hak suara yang dipastikan tidak bisa memilih.
Deputi Sekretaris Jenderal NEC Som Sorida beralasan, target tak bisa tercapai karena banyak warga asing yang menyamar jadi warga Kamboja.
"Banyak orang dari jumlah 1,6 juta tersebut adalah pekerja asing. Kami tidak mau mereka mendaftar jadi pemilih," papar Som.
Sementara itu, pernyataan PM Hun mengenai pemilu Kamboja tak butuh pengakuan internasional semakin memperkeruh situasi dalam negeri negara anggota ASEAN itu.
Kelompok oposisi yang dipimpin Partai Penyelamat Rakyat Kamboja (CNRP) menuduh cara ini adalah akal-akalan Hun dan Partai Rakyat Kamboja (CCP) untuk mengubah sistem politik.
Mereka menduga CCP dan Hun berencana menjadikan Kamboja negara dengan satu partai. Dengan itu, Hun akan terus berkuasa di Kamboja dalam waktu yang sangat lama.
Manuver Hun menjelang pemilu begitu dikhawatirkan kelompok pro-demokrasi dan HAM. Belum lama ini, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk membubarkan partai oposisi CNRP.
Pemerintah beralasan CNRP berencana menggulingkan pemerintahan yang sah dengan meminta bantuan asing. Pemimpin CNRP Kem Sokha sudah ditangkap aparat keamanan.
(Sumber : kumparan.com-Jumat 10 Nov 2017)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar