Masalah kesejahteraan menjadi persoalan yang terus dibahas dalam pertemuan negara anggota ASEAN. Telah muncul banyak kesepakatan yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan kesejahteraan. Namun, sampai saat ini masalah kesejaheraan belum sepenuhnya dituntaskan. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi diri dan kembali mencari jalan keluar yang terbaik untk menunaskan persoalan kesejahteraan. Sebagai seorang Sekjen ASEAN, saya harus mampu mengubah dasar hubungan kerjasama menjadi atas dasar kekeluargaan, kemudian membuat kebijakan serta mengambil komitmen dari masing-masing negara untuk bersama mencari jalan keluar pengentasan persoalan kesejahteraan. Pada hakikatnya juga, dibutuhkan sinergitas bersama untuk mengatasi segala persoalan yang ada.
ASEAN sendiri adalah sebuah organisasi yang menaungi kerjasama antara negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN menjadi sangat terkenal ketika maraknya berita tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2015 lalu. Dimana dalam kerjasama ini, negara-negara anggota ASEAN bebas melaksanakan kegiatan ekonominya tanpa menghiraukan batas-batas negara.
Sejak dibentuknya ASEAN, Keadaan negara-negara anggota ASEAN relatif berbeda-beda dari waktu ke waktu. Ada yang sudah menjadi negara maju, akan tetapi tidak sedikt pula yang masih terjebak dalam lubang negara berkembang. Tentu kondisi ini menjadi persoalan tersendiri yang menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Mengingat salah satu cita-cita ASEAN adalah membangun kesejahteraan negara-negara anggotanya secara beriringan, bukan saling meniggalkan. Perbedaan kesejahteraan masing-masing negara anggota ini harus menjadi pembicaraan penting ketika ada agenda pertemuan bersama. Kehidupan rakyat yang layak tentu menjadi cita-cita bersama negara anggota ASEAN. Tidak ada negara yang ingin melihat rakyat di negaranya hidup penuh kesusahan.
Jika melihat angka kemiskinan di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN –PBB ke-8 di Laos, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di kawasan Asia Tenggara mencapai 120 juta jiwa. Jumlah tersebut hampir seperempat jumlah penduduk ASEAN yang mencapai 600 juta jiwa. Jumlah yang terbilang fantastis bagi negara-negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Ini menandakan bahwa kondisi kesejahteraan negara-negara ASEAN masih sangat rendah.
Menurut Presiden Jokowi, solusi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN melalui kerjasama dalam pelatihan kejuruan , peningkatan kapasitas produksi dan inovasi UMKM serta akses terhadap keuangan inklusif. Sayangnya solusi ini masih belum dilaksanakan secara maksimal. Sehingga masih diperlukan solusi-solusi yang mampu meredam segala persoalan yang terjadi.
Namun menurut hemat penulis, perlu ada hubungan yang lebih dari sekadar hubungan kerjasama, negara-negara yang notabennya sudah menjadi negara maju harus lebih memperhatikan keadaan negara-negara yang sedang berkembang. Perhatian itu bisa dalam bentuk bantuan materi ataupun dukungan semangat. Agar tercipta rasa saling menaggung di antara negara anggota ASEAN. Bantuan ini dapat dikolekifkan kepada pengurus ASEAN agar lebih teratur dengan sistematis. Setelah sebelumnya para pengamat ekonomi ASEAN menilai kondisi masing-masing negara yang pantas untuk menerima bantuan tersebut. Di sisi lain, ASEAN harus menyepakati sebuah regulasi baru yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pemberian bantuan tersebut.
Sebagai seorang Sekjen ASEAN, harus mampu mengambil kebijakan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Jika penulis di anugerahkan kesempatan untuk menjadi Sekjen ASEAN, langkah pertama yang akan ditempuh adalah memperbaiki dasar hubungan kerjasama menjadi atas dasar kekeluargaan. Karena jika suatu hubungan hanya berlandaskan kerjasama, akan timbul banyak pertimbangan yang kadang sering mementingkan ego masing-masing daripada kepentingan bersama. Berbeda dengan atas dasar kekeluargaan, hubungan yang terbentuk, akan menjadi sebuah penuntun menuju keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama.
Setelah itu, memperbaiki kesejahteraan masing-masing negara anggota ASEAN menjadi hal kedua yang perlu diprioritaskan, dengan catatan kesejaheraan itu harus dicapai secara beriringan. Mewujudkan kesejahteraan bersama bukanlah persolan yang sulit dilaksanakan apabila dikerjakan secara bersama-sama juga. Dalam mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi persoalan kesejahteraan, tentu akan berbeda-beda, tergantung kondisi masing-masing negara. Begitupun yang menjadi tolak ukur sebuah kesejahteraan tidak akan sama antara satu negara dengan negara lain. Namun secara umum, variabel yang menjadi titik ukur kesejahteraan adalah besarnya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.
Tahun ini merupakan tahun ke lima puluh ASEAN berdiri, masih ada jarak terhadap kemajuan ekonomi masing-masing negara anggota. Walaupun begitu, kita patut berbangga karena dengan terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil, membuat pertumbuhan ekonomi negara anggota menjadi lebih maju daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Data organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen, Filipina sebesar 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos sebesar 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3,1 persen (Dana Moneter Internasional, Januari 2017). Hal tersebut menunjukan bahwa peran ASEAN dalam upaya mensejahterakan sedikit demi sedikit mulai membuahkan hasil.
Tidak hanya masalah ekonomi yang perlu diselesaikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Masalah pendidikan dan kesehatan juga perlu perhatian yang sama. Pasalnya kedua hal tersebut penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang pada akhirnya akan mampu membentuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Beberapa negara anggota ASEAN bahkan menyandang gelar sebagai negara yang paling buruk kualitas pendidikan dan kesehatannya. Walaupun ada beberapa negara juga yang kualitas pendidikan dan kesehatannya hampir menyaingi negara-negara barat. Penulis merasa perlu adanya suatu komitmen antara negara anggota ASEAN untuk bersama menyatukan persepsi dan ide dalam mengolah serta menjalankan sistem pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan output yang hampir sama dari setiap negara.
Langkah ketiga setelah penguatan kerjasama atas dasar kekeluargaan dan peningkatan kesejahteraan negara anggota, ialah, menciptakan iklim yang baik untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi, serta menjaga hubungan antara negara anggota agar tetap harmonis. Mengingat tanpa komunikasi yang baik, dapat menimbulkan banyak permasalahan. Selain itu, memonitoring perkembangan negara anggota juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.
Pada akhirnya, seorang Sekjend ASEAN harus mampu bersikap sebagaimana mestinya. Mengemban segala amanah yang telah diterima, menyatukan berbagai perbedaan, dan memberikan yang terbaik bagi negara-negara anggota ASEAN. Mari, bersinergi bersama ASEAN.
Ditulis oleh Irfan Gian Pratama Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah UIN SMH Banten
(https: pojokmahasiswa.com-Juli 26, 2017)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar