Perwakilan masyarakat Dayak Kalimantan Timur yang tergabung dalam Forum Dayak Bersatu, menyambangi Ihwan Datu Adam, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI Daerah Pemilihan Kaltim.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait pemeriksaan secara berulang-ulang terhadap Syahrie Jaang oleh Kepolisian yang ditengarai kental muatan politik.
"Kami menolak proses hukum yang sedang dijalankan Polri terhadap Tokoh Dayak Kalimantan Timur atau Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Bapak H. Syahrie Jaang yang sedang berproses menjadi calon gubernur Kaltim periode 2018-2023," tegas Deputi I Kaltim Majelis Adat Dayak Nasional Yulianus Henock, dalam keterangan pers kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Menurutnya, penolakan ini bukan karena pihaknya tidak menghormati proses hukum, tetapi lantaran pemeriksaan dilakukan di hari-hari terakhir pendaftaran calon gubernur.
Yulianus pun menilai, ada unsur politisasi terhadap hukum dalam masalah ini, mengingat Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin, juga sedang berproses menjadi calon gubernur Kaltim.
"Kami meminta Kapolri segera mengganti Kapolda Kaltim dan jika aspirasi dan permintaan kami tidak dipenuhi, maka kami tidak mendukung Pilkada Kaltim 2018, karena dikhawatirkan situasi dan kondisi sosial masyarakat menjadi tidak kondusif," kata Yulianus Henock.
Forum Dayak Bersatu, tambahnya, mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada Kaltim 2018 yang kondusif, bebas dari intervensi kekuasaan dan menerapkan prinsip jujur dan adil.
Ihwan Datu Adam mengatakan, akan berkordinasi dan menyampaikan langsung kepada Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan Sekretaris Fraksi, Didik Mukrianto agar ditindaklanjuti.
"Termasuk dengan Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal proses ini, agar tak ada kriminalisasi," katanya.
Menurut Ihwan, jika ingin berkompetisi, harus adil dan menempuh cara-cara yang elegan. Tak boleh menggunakan cara-cara kotor untuk menyingkirkan kompetitor.
Wakil Ketua Umum Kader Muda Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan, preseden ini bila benar adanya, maka mencederai dan mengangkangi demokrasi. Pihaknya pun meminta Presiden Jokowi untuk bertidak tegas terhadap hal-hal seperti itu.
"Tentunya Presiden Jokowi tak ingin tercatat dalam lembar sejarah hitam akan buramnya demokrasi dan kemerosotan demokrasi di masa pemerintahannya," tambahnya. (Sumber : rilis.id - Rabu, 3 Januari 2018)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar