Ini biaya untuk DPR RI ketika tahun 2014. Ga ada salahnya kita mengetahui untuk diambil pelajarannya.
 |
| Sumber gambar : news.kerenweb.com |
Memang tak murah untuk mendapati kursi anggota Dewan yang terhormat di Senayan. Modal untuk maju sebagai calon anggota legislatif tidak sedikit. Minimal si calon legislator harus merogoh kocek sedalam-dalamnya hingga mencapai Rp 1 miliar.
"Untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau Caleg itu benar-benar serius dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar. Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya, Selasa (23/4/2013).
Bagi Bambang, tidak ada caleg yang bisa terpilih dengan hanya modal dengkul. Paling tidak, kata dia, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik.
"Dalam sistem politik yang berkembang di Indonesia, memang tidak mudah dan murah ongkos politik yang dibutuhkan para caleg agar bisa lolos dan terpilih dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang," ujarnya.
Kondisi itu, kata Bambang, ditambah adanya persaingan internal maupun eksternal partai, serta masa kampanye yang jauh lebih panjang kira-kira 1 tahun dibandingkan Pemilu 2009. Mau tidak mau kondisi itu semakin memaksa para Caleg merogoh kocek lebih dalam lagi.
"Kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama. Seperti artis, kyai, tokoh masyarakat dan lain-lain," kata Bambang. Berikut perkiraan biaya yang akan dikeluarkan para caleg untuk Pemilu 2014 versi Bambang Soesatyo:
1. Akomodasi ke daerah pemilihan - Transportasi, penginapan dan lain-lain - Minimal 1 bulan 2 kali sejak persaingan internal, sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013.
- Kunjungan ke dapil pada Januari-April akan lebih intensif. Sehingga biasanya Caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum Pemilu
2. Biaya kampanye
- Logistik atau atribut, seperti kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga dan lain lain.
3. Biaya bantuan sosial seperti perbaikan musala, masjid, gereja, jalan desa, dan lain-lain
4. Biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye
5. Biaya saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) - Berkisar Rp 50 ribu - Rp 100 ribu per-orang
"Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," tegas Bambang, yang mengaku tidak memperhitungkan lagi berapa biaya yang akan dia keluarkan dalam Pemilu 2014. "Saya biasanya ngga menghitung-hitung dan ngga menyiapkan. Yang pasti, mengalir saja sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan."
Ini Kebutuhan Dana untuk Pemenangan DPRD II
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan biaya kampanye untuk memperoleh satu kursi sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2014 diperkirakan membutuhkan biaya berkisar Rp200 juta - Rp300 juta.
"Bukan menjadi rahasia lagi untuk menjadi anggota dewan setiap calon legislatif butuh biaya Rp200 juta hingga Rp300 juta. Biaya politik sangat tinggi, sehingga dibutuhkan gerakan moral untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil," kata Ketua Divisi Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulon Progo Yuli Sutardyo, Selasa.
Menurut dia, besarnya biaya kampanye berpengaruh kepada orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki modal. Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara intelektual jika tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan dapat dipastikan tidak akan terpilih dalam Pemilu Legislatif.(republika.co.id)
Kisaran dana untuk NYALEG berdasarkan hasil RISET.
Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mencoba menghitung investasi yang perlu ditanam oleh calon legislator ketika maju pada Pemilihan Umum 2014. Berdasarkan teori investasi klasik, kata dia, rata-rata nasional dana investasi yang optimal dan wajar mulai Rp 787 juta sampai Rp 1,18 miliar untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Rp 320-481 juta untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Sayangnya, investasi politik sebesar angka itu tidak menjamin calon legislator akan terpilih," kata Teguh dalam seminar "Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif", Rabu, 19 Maret 2014. Dan, kata dia, jika investasi kurang dari angka wajar itu, peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. baca:Caleg Perempuan Sulit Masuk Senayan)
Perhitungan biaya investasi politik, Teguh menjelaskan, dihitung dari perkalian antara peluang terpilih dan nilai harapan pendapatan anggota Dewan. Nilai ini didapat dari penjumlahan resmi faktor non-ekonomi seperti kekuasaan, status sosial dan penghormatan, serta pendapatan tak resmi. Kemungkinan terpilih adalah jumlah kursi berbanding jumlah calon legislator, yakni 8,95 persen dari politikus yang bertarung pada pemilu.
Teguh mengatakan seorang calon legislator yang bertindak rasional akan melakukan pengorbanan atau investasi politik yang sebanding dengan yang didapatkan ketika menjadi anggota Dewan. Mengutip laporan Sekretariat Jenderal DPR, dia menyebutkan uang yang diterima anggota DPR selama lima tahun adalah Rp 5,4 miliar, sementara anggota DPRD Rp 1,8 miliar. Investasi di atas angka tersebut menjadi tak wajar karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada yang diterima. (baca:Camel Petir: Caleg Galau Jangan Musyrik )
Pemilihan umum calon legislator akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Pemilu melibatkan 6.708 calon legislator DPR, 23.287 calon legislator DPRD provinsi, 200.874 calon legislator DPRD kabupaten/kota, dan 929 calon legislator Dewan Perwakilan Daerah.
(pemilu.tempo.co)
Masih Hasil Riset...
Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan bahwa seorang caleg DPR rata-rata harus mengeluarkan dana sebesar Rp1,18 miliar untuk melakukan kampanye agar dapat menduduki kursi legislatif.
"Angka ini naik empat kali lipat dari pemilu 2009 yang hanya berkisar Rp250 juta per caleg," kata dosen dan peneliti LPEM UI, Teguh Dartanto dalam seminar bertajuk Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif, di Jakarta, Rabu.
Dana kampanye tersebut dinilainya merupakan nilai yang wajar. Pihaknya merinci beberapa rentang biaya kampanye caleg DPR yakni kurang dari Rp787 juta (kurang/ sedikit), Rp787 juta - Rp1,18 miliar (optimal), Rp1,18 miliar - Rp4,6 miliar (wajar), Rp4,6 miliar - Rp9,3 miliar (tidak wajar) dan lebih dari Rp9,3 miliar (tidak rasional).
Sementara berdasarkan hasil penelitian, biaya kampanye seorang caleg DPRD provinsi yakni kurang dari Rp320 juta (kurang/ sedikit), Rp320 - Rp481 juta (optimal), Rp481 juta - Rp1,55 miliar (wajar), Rp1,55 miliar - Rp3 miliar (tidak wajar), lebih besar dari Rp3 miliar (tidak rasional).
Dia mengungkapkan pendapatan yang diperoleh anggota DPR selama lima tahun yakni Rp5,3 miliar - Rp5,4 miliar. Sementara pendapatan seorang anggota DPRD provinsi yakni Rp1,6 miliar - Rp1,8 miliar. Rentang pendapatan tersebut berasal dari pendapatan resmi maupun tidak resmi.
Dia menilai, seorang caleg akan jor-joran dalam membiayai kampanyenya dengan harapan caleg tersebut bisa mengembalikan modalnya ketika dia berhasil menjabat sebagai anggota dewan. Pihaknya memperkirakan total dana yang akan bergulir pada Pemilu 2014 yakni sebesar Rp115 triliun atau naik tiga kali lipat dari Pemilu 2009. Jumlah tersebut menurut dia, hampir sama dengan proyeksi nilai investasi pemerintah untuk membangun PLTA di 12 waduk.
Sementara tiga sektor?yang mendapatkan aliran dana terbesar dari perputaran uang pada Pemilu 2014 yaitu industri kertas dan karton (18 persen), transportasi dan komunikasi (17 persen) dan industri tekstil, pakaian dan kulit (12 persen).
"Pemilu 2014 ini merupakan sebuah peristiwa politik yang mampu memberikan stimulus perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia," katanya.
Teguh menilai dana kampanye yang tinggi terjadi akibat tidak terpeliharanya hubungan antara anggota DPR, parpol dan para konstituennya. Dia memandang hubungan ketiga pihak tersebut biasanya bersifat transaksional.
Hasil riset juga menemukan bahwa sebanyak 80 persen responden tidak mengenal anggota legislatif dari daerah pemilihannya. Dia menambahkan, konstituen juga masih berpersepsi negatif terhadap wakilnya di DPR.(republika.co.id)
Dengan membaca buku-buku di blog ini anda mungkin akan tercengan karena bisa menemukan cara bagaimana menggnakan dana secara optimal, tepat sasaran da, tidak menghambur-hamburkannya secara serampangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar