Mahalnya Biaya Pemilu

Sebentar lagi pesta “pemilu 2014” akan digelar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 7,4 triliun untuk penyelenggaraan pemilu 2014. Banyak yang menilai, anggaran tersebut terlalu besar dan tidak masuk akal.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengendus adanya alokasi anggaran yang tidak masuk akal, yakni anggaran peliputan sebesar Rp 40,4 miliar dan anggaran press tour sebesar Rp13,1 miliar. Begitu pula dengan anggaran pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 3,7 triliun atau hampir separuh dari biaya E-KTP.

Itupun baru anggaran penyelenggaraan. Merujuk ke temuan Litbang Kompas, biaya pemilu bisa lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang diajukan oleh KPU. Pada tahun 2004, biaya pemilu mencapai Rp 55,909 triliun. Lalu, pada tahun 2009, biaya pemilu mencapai Rp 47,941 triliun.

Itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh parpol, calon Presiden (Capres/Cawapres), calon legislator (caleg), dan calon senator. Pada pemilu 2009 lalu, biaya kampanye seorang capres bisa mencapai Rp 1,5 triliun. Hampir separuh dari anggaran itu tersedot hanya untuk kebutuhan publikasi dan promosi.

Biaya yang dikeluarkan caleg juga tak sedikit. Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, pernah membuat penelitian soal ini untuk gelar doktoralnya. Dia menemukan, caleg yang sudah cukup populer saja masih membutuhkan minimal Rp 600 juta. Sementara calon dari kalangan pengusaha biasanya menghabiskan Rp 6 milyar.

Dan, menurut penelitian Pramono Anung, biaya pencaleg-kan dari pemilu ke pemilu, misalkan dari 2004 ke 2009, bisa naik 3,5 lipat. Artinya, dalam pemilu 2014 mendatang, biaya pencaleg-kan bisa saja sudah bicara “milyaran”.

Kondisi di atas sangat berdampak buruk bagi kehidupan politik. Pertama, biaya penyelenggaraan pemilu yang sangat besar itu, yang sebagian besar bersumber dari anggaran negara (APBN dan APBD), tidak berkorelasi dengan output politik yang dihasilkan.

Lembaga DPR divonis sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Kemudian rilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sebanyak 69,7 persen anggota DPR terindikasi korupsi. Lalu, catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan, sepanjang tahun 2004 hingga 2012, ada 431 orang anggota DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukum. Sebagian besar adalah kasus korupsi.

Selain itu, kinerja DPR/DPRD juga gagal untuk merepresentasikan kepentingan rakyat. Hampir setiap hari gedung DPR dan kantor DPRD di berbagai daerah digoyang oleh aksi protes. Namun, tak satupun protes rakyat itu yang benar-benar ditindak-lanjuti. Selain itu, DPR telah menjadi instrumen yang melahirkan berbagai produk Undang-Undang yang merugikan kepentingan nasional dan menindas rakyat.

Kedua, politik berbiaya tinggi itu menggiring kontestasi politik di Indonesia, termasuk pemilu, semakin jauh dari partisipasi rakyat. Alhasil, yang bisa menjadi kandidat hanya kaum elit dan kalangan bisnis. Akhirnya, pemilu pun tak ubahnya “kontestasi elit” semata.

Persoalannya, siapa yang menguasai politik, dia pun punya kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomisnya. Dan bagi pemilik modal, politik tak lebih sebagai sarana untuk mengakumulasi kapital dan mengkonsentrasikan kekayaan. Tak heran, kebijakan DPR dan hampir semua DPRD di seluruh Indonesia akhir-akhir ini makin pro-kapital besar.

Ketiga, politik yang berbiaya tinggi itu akan semakin mendegradasi makna dan pengertian politik. Politik tidak lagi sebagai seni menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat, melainkan seni menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kroni. Dan inilah yang sedang terjadi dan dianut oleh banyak orang.

Terus terang, harus ada koreksi terhadap sistem demokrasi kita. Bagi kami, sistem demokrasi sekarang sangat bertolak-belakang dengan cita-cita demokrasi yang diusung para pendiri bangsa. Bung Karno pernah berulangkali menegaskan, demokrasi hanyalah alat untuk mencapai cita-cita kemakmuran rakyat. Artinya, kalau praktek demokrasi itu bertolak-belakang dengan cita-cita kemakmuran rakyat, berarti harus diganti.
(Sumber Artikel: berdikarionline.com)