Apakah rakyat yang lapar tidak butuh ideologi? Bagi sebagian pemimpin partai politik, ideologi tidak mampu menjaring suara ketika rakyat belum sejahtera. Bagi mereka, senjata utama untuk menjaring suara adalah uang. Dan, karena itu, biaya politik (cost politic) adalah hal yang lumrah. (Kompas, 25/6/2012).
Cara berfikir di atas merajai pemikiran politik banyak elit saat ini. Bagi mereka, politik tanpa uang adalah tak mungkin. Dengan begitu, kerja utama politik dan partai adalah mengumpulkan uang guna mendulang suara. Sedangkan ideologi, yang didalamnya tersimpan cita-cita ideal, sudah lama ditinggalkan.
Inilah era ketika ideologi hendak dimuseumkan. Ideologi sekedar hanya jadi embel-embel untuk melengkapi AD/ART. Lalu, ketika partai beroperasi di arena politik, maka panglimanya adalah uang dan kekuasaan. Yang terjadi, politik tak lebih dari transaksi antar berbagai kelompok kepentingan.
Apa hubungan ideologi dengan kesejahteraan rakyat? Kemiskinan, misalnya, tak bisa dipisahkan dari politik perekonomian. Sedangkan sebuah politik perekonomian pastilah mengabdi kepada kepentingan tertentu: massa-rakyat atau segelintir elit/pengusaha. Sebuah politik haruslah dilengkapi ideologi, yakni pandangan hidup untuk mencapai tujuan bersama-sama.
Agar terbebas dari penindasan, maka massa rakyat harus mengerti seluk-beluk segala hal yang menindasnya. Inilah pentingnya pendidikan politik: menghubungkan persoalan yang dialami rakyat sehari-hari dengan kebijakan politik pemerintah. Dengan begitu, rakyat tak memahami persoalannya sebagai takdir ataupun kesalahan pribadi (malas, ketidakberuntungan, dan lain-lain). Lalu, massa-rakyat mulai mengorganisir diri dalam organisasi politik dan, pada gilirannya, melancarkan perjuangan politik sebagai jalan keluar dari ketertindasan.
Lain hal jika partai atau politisi hanya datang membawa uang. Paling-paling uang itu hanya cukup untuk memberi makan rakyat sehari. Sementara, pada aspek yang lain, sistim ekonomi-politik yang menyebabkan rakyat miskin tetap berjaya. Akhirnya, nasib rakyat terus tertawan dalam perangkap sistim ekonomi-politik yang menindas. Ini seperti perjalanan di dalam terowongan tanpa ujung.
Politik uang juga merendahkan martabat rakyat. Bayangkan, suara rakyat—yang notabene disepadankan dengan “suara tuhan” (Vox Populi, Vox Dei)—cuma dihargai dengan uang Rp50 ribu, sebungkus sembako, dan kaos oblong. Padahal, suara rakyat itu, jika diartikulasikan dengan pilihan politik yang tepat, bisa mendatangkan perbaikan besar pada kesejahteraan rakyat.
Politik uang juga mengubah politik hanya sebagai arena pertarungan kepentingan para plutokrat—kaum elit mahakaya. Kekuasaan pun direndahkan martabatnya menjadi sekedar sarana pencapaian kepentingan para plutokrat. Padahal, seperti dijelaskan oleh para pendiri bangsa, kekuasaan tak lebih dari sarana untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh massa-rakyat.
Jika rakyat tak diberi “politik”, maka berbagai persoalan kebangsaan sekarang tidak akan terbaca dengan terang-benderang. Kita tahu, proyek kolonialisme di manapun pasti dibungkus pula dengan apa yang disebut “politik kolonial”. Nah, untuk membongkar proyek busuk politik kolonial ini, rakyat perlu dicerahkan dengan pemikiran politik yang bertumpu pada sebuah ideologi.
Memang ada beberapa masalah terkait politik ini. Sebagai misal, akibat inkonsistensi partai atau politisi atas janji-janji politiknya semasa kampanye, maka sebagian besar massa-rakyat mulai tidak percaya atau apatis dengan politik dan politisi. Banyak program partai hanya berakhir sebagai retorika politik belaka.
Karena itu, kontestasi politik haruslah kontestasi ideologi. Setiap partai atau politisi harus memikat rakyat dengan program politik. Setiap partai juga mesti aktif menjalankan pendidikan dan kaderisasi politik. Selain itu, partai-partai harus didemokratiskan dan membuka ruang bagi partisipasi anggota massa rakyat.
Sumber Artikel: www.berdikarionline.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar