Senin, 22 April 2013

Betapa Mahalnya Demokrasi Kita

Betapa mahalnya demokrasi kita saat ini. Untuk pemilu legislatif, ada partai yang menyiapkan Rp10 milyar untuk setiap calon legislatifnya. Sedangkan untuk pilkada semacam di DKI Jakarta, ada calon yang menyiapkan hingga Rp53 milyar. Lalu, berapa banyak yang dikeluarkan untuk pemilu presiden?

Demokrasi tidak sebatas pemilu yang bebas dan adil. Lebih dari itu, demokrasi harus memperlakukan rakyat secara sederajat. Di dalam proses itu harus ada partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat. Tanpa partisipasi rakyat, maka demokrasi hanya akan menjadi santapan segelintir elit.

Namun, dengan biaya kampanye yang begitu mahal, masih mungkinkah rakyat diperlakukan sederajat secara politik? Juga, kalau setiap calon diharuskan menyiapkan sekoper uang untuk kampanye, masih mungkinkah setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih?

Inilah demokrasi kita saat ini: segala perhelatan politik memerlukan uang. Ajang pemilihan di tingkat RT/RW pun sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurus di kalangan organisasi massa kadang juga dilumasi oleh uang. Berlakulah apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segala-galanya butuh uang dan uang menentukan segala-galanya.’

Demokrasi semacam ini sangat tidak sehat. Pertama, demokrasi ini menciptakan ketidaksetaraan: kandidat yang punya uang dan tak punya uang. Orang tidak lagi dipandang sederajat dalam politik. Akhirnya, status orang dalam politik tidaklah dipandang berdasarkan kemampuan dan keahliannya berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dipandang dari segi kemampuan dananya.

Kedua, demokrasi semacam ini menghambat partisipasi rakyat. Tidak semua orang punya kesempatan untuk maju dalam pemilihan. Yang maju dalam pemilihan hanyalah orang-orang yang punya sandaran dana. Sedangkan mayoritas massa-rakyat sekedar diperlakukan sebagai penyedia suara. Dengan demikian, pemilu tak lebih dari sekedar ‘kompetisi di kalangan elit’.

Ketiga, demokrasi semacam ini sangat rentan dengan plutokrasi, yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya-raya. Sebab, demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu kontestasi kepada kaum kaya.

Bagi kaum plutokrat, politik hanyalah sarana untuk mengembangkan atau sekedar mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali tak peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Demokrasi ini telah mengubah gagasan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan”. Akhirnya, demokrasi hanya menjadi sarana bagi ‘pencarian keuntungan’.

Keempat, demokrasi semacam ini memerlukan dana besar. Hal ini, pada gilirannya, akan menjadikan calon dan partai-politik menggunakan segala macam cara untuk mengumpulkan uang pemilu. Juga, ketika si kandidat sudah berkuasa, maka pekerjaan pertamanya adalah mencari cara mengembalikan pengeluarannya saat kampanye.

Kelima, demokrasi semacam ini sulit mendatangkan kesejahteraan rakyat. Sebab, demokrasi ini hanya merepresentasikan si pemilik uang. Sedangkan posisi massa rakyat tak lebih sebagai mesin pengumpul suara—tak jauh berbeda dengan nasib para pengirim SMS pada ajang pencarian bakat di Televisi.

Keenam, demokrasi semacam ini inheren dengan politik uang. Pemilu bukan lagi arena kontestasi ideologi, melainkan sebagai ‘adu-uang’. Siapa yang punya uang paling besar, maka dia pula yang berpotensi memenangkan pertarungan. Suara rakyat bukan lagi ‘suara tuhan’—aspirasi tentang keadilan dan kemakmuran rakyat, namun sudah menjadi ‘komoditi politik’.

Konsep demokrasi sekarang ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (founding father). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, demokrasi semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai ‘pemegang tahta’, baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.

Sumber Artikel: www.berdikarionline.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Baca Juga Artikel Berikut Ini :

Bagaimana supaya Anda menang di PILEG bergantung dari anda membangun AUDIEN ANDA SENDIRI dan membangun DAYA AJAK yang kuat. Bagaimana Caranya?


Silahkan baca artikel-artikel pemenangan PILEG berikut ini :

  1. Persiapan Menyeluruh Untuk Pemenangan Anda di PILEG
  2. Inilah Penyebab Proses Pemenangan Dilakukan Serampangan
  3. Mau Nyaleg? Sempatkan Untuk Mempelajari Situasi dan Iklim Di Internal
  4. 12 Wilayah Rahasia Ini Jarang Semua Di Garap Caleg Dalam Marketing Politik
  5. Buku ini awalnya hanya untuk catatan pribadi saat jadi ketua tim sukses pileg 2009
  6. Mau Nyaleg? Sempatkan Untuk Mempelajari Situasi dan Iklim Di Internal
  7. Fenomena Partai Yang Seharusnya Jadi Cambuk Bikin Terus Perbaikan Internal Tanpa Kecuali
  8. Cari Pengurus Partai Ternyata Sulit. Bisa-bisa Kelimpungan
  9. Buku : Kunang-kunang Pemenangan Pemilu
  10. Inilah Penyebab Proses Pemenangan Dilakukan Serampangan
  11. Mendalami Pemilih Pragmatis
  12. Bagi Caleg Kendala Vital Untuk Menang Pileg Sebenarnya Hanya Satu
  13. Jangan Salah Pendekatan, Efeknya Fatal Untuk Kemenangan Sang Caleg
  14. 10 Bahaya Pragmatis Yang Mungkin Jarang Dipikirkan Serius Efeknya Sangat Berbahaya
  15. Semua Inti Tulisan Pemenangan Pileg Tentang Hal Ini, Apa Saja?
  16. Bila Nyaleg Jangan Kalah Sama Tukang Sayur Keliling
  17. Bukan Yang Terbaik Tapi.....
  18. Asyikkkk!!!!Tulisan Saya Di Muat dan Di Sebar
  19. Cara Menang Mutlak di Pileg
  20. Persiapan Menang Nyaleg Di Pileg 2019
  21. Berbekal Sejak Dini, Dengan Strategi Pemenangan Yang Ampuh
  22. Mendalami 2 Jenis Pemilih Pragmatis, Anda Jangan Terperangkap
  23. 6 Penyebab Yang Menjadikan Terpaksa Harus Pragmatis
  24. 5 Hal Ini Sepertinya Harus Ada Pada Caleg Supaya Tak Beresiko Besar
  25. Caleg Harus Siaga Diri Mengamankan Diri, Aman dari Sisi Ini

============================

Lanjutkan ke SESI 2 : Klik disini!

-------------------------------------------------