KITA lagi-lagi harus menyaksikan dengan mata perih kelakuan wakil rakyat. Pekan lalu, tiga anggota dewan yang terhormat asal Tulangbawang ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni. Para penyambung lidah rakyat itu terbukti membawa narkoba ketika hendak menyeberang ke Jakarta untuk urusan dinas.
Atas kasus tersebut, publik pastilah kian muak kepada para anggota legislatif. Seolah moralitas para wakil rakyat itu sudah buruk sekali. Bukannya memberi teladan, justru melakukan perbuatan yang diperangi banyak orang. Maka, kepercayaan publik kepada lembaga legislatif pun dipastikan serta merta makin merosot.
Sungguh, kita sangat prihatin atas makin banyaknya anggota dewan yang tertangkap polisi lantaran narkoba. Kita juga percaya, kasus ini hanya fenomena puncak gunung es. Apa yang bisa kita lihat hanyalah sebagian kecil dari fakta sesungguhnya yang jauh mengerikan. Bahwa dunia narkoba telah cukup akrab di kalangan sebagian anggota dewan.
Sudah menjadi rahasia umum, banyak wakil rakyat kita hobi datang ke karaoke atau diskotek. Di tempat itu mereka melakukan lobi-lobi politik dengan mitra atau sesama anggota dewan. Memang, karaoke dan diskotek bukanlah tempat terlarang. Ia sengaja dibuka untuk semua pengunjung dewasa yang hendak mendapatkan hiburan.
Pertanyaannya adalah apakah anggota dewan pantas datang ke sana, baik untuk sekadar mencari kesenangan maupun lobi-lobi politik? Jawabnya, tentu saja tidak pantas. Sebab, mereka sudah diberi gedung dengan fasilitas lengkap untuk mendiskusikan nasib rakyat dan menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan kontrol.
Sementara kalau hendak mencari kesenangan dan hiburan, mestinya datanglah ke tempat lain yang punya citra positif. Jujur saja, di mata sebagian masyarakat, diskotek dan rumah karaoke punya kesan buruk. Tempat itu identik dengan seks bebas, narkoba, dan minuman keras. Sama sekali tidak bisa menjadi tempat mendiskusikan masalah-masalah publik.
Dengan demikian, para wakil rakyat yang senang ke tempat hiburan semacam itu pastilah tidak demi tujuan memperjuangkan kepentingan rakyat. Melainkan semata-mata mencari kesenangan. Di sana, boleh jadi, mereka mengonsumsi narkoba sembari ditemani wanita-wanita penghibur. Sungguh tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh mereka yang menyandang predikat wakil rakyat yang terhormat.
Kita tak habis mengerti mengapa banyak anggota dewan, dari Senayan, provinsi, sampai tingkat kabupaten dan kota, terjerumus menjadi pengguna narkoba. Padahal, institusi mereka mestinya menjadi pihak yang berada paling depan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ingin terlihat gaya, solidaritas kelompok, ikut-ikutan, atau sekadar penasaran?
Apapun alasannya, kita tidak bisa membenarkan itu. Sebab, kita yang punya pikiran normal sudah bersepakat penyalahgunaan narkoba merupakan praktek berbahaya. Pertama-tama terhadap pelakunya lalu berimbas kepada masyarakat luas. Ia, penyalahgunaan narkoba itu, punya dampak buruk yang tak kalah serius dibanding korupsi, prostitusi, dan penebangan liar hutan.
Mengonsumsi narkoba, seperti ekstasi, sabu-sabu, heroin, dan ganja, terbukti menyebabkan gangguan jiwa. Maka tak heran, dokter umumnya meresepkan obat-obatan gangguan jiwa kepada pecandu narkotika. Sebab, diagnosis sakitnya sama dengan gangguan jiwa, terutama gejala paranoid. Untuk merehabilitasi pemakai narkoba selalu memerlukan waktu bertahun-tahun.
Lalu, setelah si bekas pemakai itu terbebas dari kecanduan, biasanya tidak bisa lagi pulih 100 persen. Mereka menjadi kurang bisa berpikir sehat. Sebab, narkoba yang telah sekian lama dimasukkan ke dalam tubuh segera merusak sistem koordinasi syaraf manusia. Itu sebabnya, pemakaian narkoba sangat dilarang. Peredaran barang haram itu telah menjadi momok nomor satu hampir di seluruh dunia.
Karena itu itu pula, kita tidak bisa menerima ada wakil rakyat yang seharusnya memberi contoh baik kepada publik, justru menjadi pemakai narkoba. Lembaga legislatif dan badan-badan publik mesti terbebas dari orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, baik sebagai pemakai terlebih lagi pengedar. Kita wajib memberi harga mati bahwa para narkobais tidak boleh turut mengambil keputusan yang menyangkut nasib orang banyak. Betapa berbahayanya ketika kebijakan publik diambil oleh mereka-mereka yang sakit jiwa seperti itu.
Partai politik, dengan demikian, mesti bertanggung-jawab atas fenomena anggota dewan memakai narkoba. Mereka harus memastikan organisasinya tidak menoleransi kader yang biasa mengonsumsi psikotropika dan zat-zat adiktif. Tidak boleh ada ampun, parpol wajib memecat setiap kadernya yang terbukti menyalahgunakan barang-barang haram tersebut.
Aparat penegak hukum juga dimohon tegas dan tak pandang bulu dalam menuntaskan kasus-kasus narkoba. Jika warga biasa dihukum berat gara-gara narkoba, maka kalau pelakunya pejabat publik sudah sepatutnya dihukum jauh lebih berat. Supaya menimbulkan efek jera, agar pejabat publik tidak berani melakukan perbuatan yang menjadi contoh buruk kepada orang banyak.
Ke depan, agaknya perlu lahir peraturan yang mewajibkan pejabat publik dan pemegang jabatan politik untuk bersih dari narkoba. Tetapi poin ini tidak boleh berhenti sebatas jargon. Ia mesti dengan sungguh-sungguh diterapkan. Misalnya, dengan mewajibkan setiap pejabat publik melakukan tes urine secara berkala.
Mereka yang positif menjadi pengguna narkoba harus segera dipecat dari jabatan tersebut dan dihukum kurungan. Mereka yang menolak memeriksakan urine, juga bisa dipecat dari jabatan. Sungguh, kita tak ingin kebijakan publik dibuat oleh orang-orang yang sesungguhnya sedang sakit.(hukum.kompasiana.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar